nusakini.com--Pemerintah saat ini sedang mendesain satu blok kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, dengan tiga pilar utama yakni lahan, pelatihan dan pendidikan vokasi, dan kesempatan. Kebijakan Ini untuk melengkapi dan meneruskan pola pembangunan yang berjalan dua tahun terakhir di bidang infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi, pengembangan industri, pariwisata, dan sejumlah sektor lainnya. 

Menko Perekonomian Darmin Nasution pun menekankan pentingnya validitas data. "Buat saya, data itu sesuatu yg sangat vital dalam memahami ekonomi kita. Jika dilihat, data makro (hasilnya) cukup baik. Growth walaupun 5.02 % tahun lalu, sudah berbalik arah dari tahun 2015 yg mencapai bottom terendah”, ujar Darmin kala meluncurkan Data Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016, Kamis (27/4) di Jakarta. 

  Darmin pun mengungkapkan hal menarik. Untuk pertama kali sejak reformasi, perekonomian Indonesia mencapai perkembangan yg positif dalam sejumlah indikator makro sekaligus. “Growth (pertumbuhan ekonomi) kita membaik, tingkat pengangguran, kemiskinan, gini ratio, semua turun. Orang makro akan bilang, indikasi perekonomian kita baik. Tapi apa betul sebaik itu, mestinya data (sensus ekonomi) ini yang akan menjelaskan, menunjukkan seperti apa struktur perekonomian kita”, ujar Darmin. 

  Ia lantas menjelaskan proses pembangunan ekonomi di Indonesia yang ditandai dengan transformasi ekonomi sebagai core-nya. Bagaimana para pekerja yg tadinya terkonsentrasi bekerja di sektor tradisional pun berpindah ke sektor lain. Transformasi ekomomi yang baik inilah yang ditandai dengan pergeseran ekonomi ke sector yang lebih produktif. 

  Sebagai contoh, hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan jumlah pekerja di sektor pertanian turun 5 juta dibandingkan tahun 2003. Namun detailnya ternyata menunjukkan bahwa kelima juta pekerja itu adalah mereka yg menguasai lahan seluas < 1000 ha, “Jadi sebenarnya mereka bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri yang lebih produktif,” tandasnya. 

Menko Darmin lantas berpesan pada Badan Pusat Statistik (BPS) agar senantiasa menjaga kesinambungan, tidak hanya yang berdasar time series masa lalu, namun juga memantau perkembangan kedepannya. Ia juga memacu BPS untuk lebih memonitor arus barang antar daerah, agar bisa membantu penyusunan kebijakan dalam hal pemantauan harga antar daerah. Terakhir, ia mendorong agar BPS mengadopsi kemajuan teknologi untuk membantu meningkatkan akurasi data yang dihasilkan. 

Sensus Ekonomi (SE) sendiri merupakan kegiatan yang dilaksanakan BPS setiap sepuluh tahun, berupa pendataan lengkap yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup seluruh aktivitas ekonomi, kecuali sektor pertanian. SE bertujuan mengumpulkan dan menyajikan data dasar seluruh kegiatan ekonomi. Dengan demikian dapat memberikan gambaran lengkap mengenai level dan struktur ekonomi. Selain itu SE juga untuk memperoleh informasi dasar semua sektor ekonomi, mengetahui karakteristik usaha di Indonesia, serta daya saing bisnis di Indonesia.

Kepala BPS, Kecuk Suharyanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan SE 2016 ini lebih kompleks dan menyeluruh dibanding SE periode sebelumnya. Namun demikian, sehubungan kebijakan efisiensi anggaran pada 2016, BPS juga menyesuaikan dengan pemberlakuan beberapa khusus terkait efisiensi ini. 

  Hasil SE 2016 menunjukkan bahwa tiga aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia (selain pertanian) adalah sector Perdagangan besar dan eceran (35%), industri pengolahan (24.4%), dan Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum (10.8%). (p/ab)